Cara Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bahwa Kita WP PP 23
Jika sebelumnya kita membahas mengenai Cara Memberitahu Kantor Pajak Bahwa Kita Bukan WP Tertentu sesuai PP 23, kali ini kita akan membahas Cara Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bahwa Kita WP PP 23. Mengapa kita perlu mengajukan Permohonan Surat Keterangan bahwa kita WP PP 23? Alasan mengapa kita perlu mengajukan Permohonan Surat Keterangan bahwa kita WP […]
Cara Memberitahu Kantor Pajak Bahwa Kita Bukan WP Tertentu Sesuai PP 23
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 […]
Padan Kata Istilah Keuangan Negara dalam Bahasa Inggris
Hai sobat fordiser… Seringkali kita, para mahasiswa, -dan juga akademisi sih, bingung dengan istilah-istilah keuangan negara. Istilah-istilah keuangan negara ini biasanya sangat unik dan berbeda. Beberapa kata mungkin sudah familiar karena sering disebut pembawa acara talk show ekonomi baik di televisi atau radio. Beberapa lainnya, totally blank.. 🙂 Belum lagi jika kita ditanya, apa sih […]
Punya NPWP, Sudah Tahu Kewajibannya?
NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (lebih…)
Fasilitas PPN di Kawasan Berikat, apa saja yang dikenakan?
Undang-undang PPN mengenal adanya fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan. Fasilitas-fasilitas PPN tersebut berlaku untuk: a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean, b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu, c. Impor Barang Kena Pajak tertentu, d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu […]
Penyerahan Kena PPN
Setelah sebelumnya kita belajar Barang Kena PPN dan Barang yang tidak kena PPN, serta Jenis-jenis jasa yang tidak kena PPN, kali ini kita belajar penyerahan kena PPN. Apa itu penyerahan kena PPN? Yang dimaksud penyerahan kena PPN pada dasarnya adalah transaksi-transaksi (kejadian-kejadian) yang menjadi obyek dari pajak pertambahan nilai (PPN). Contoh transaksi misalnya penjualan, pembelian, […]
Jasa yang Tidak Dikenakan PPN, Apa Sajakah Itu?
Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah Nomor 8 tahun 1983, selanjutnya lebih dikenal masyarakat dengan singkatan PPN dan PPnBM, telah banyak mengalami perubahan sampai dengan perubahannya yang ketiga yaitu undang-undang nomor 42 tahun 2009. Salah satu materi yang berubah adalah barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN pada pasal 4A. […]
Pajak Penghasilan Final untuk Wajib Pajak Tertentu (PP 23 2018)
Baru-baru ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini (selanjutnya kita sebut PP 23 2018), merupakan peraturan pengganti PP 46 Tahun 2013 yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM. Dengan berlakunya […]
Hati-hati, Ini Akibat Jika Tidak Tertib Administrasi Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 ayat 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/KUP) (lebih…)
Barang Apa Saja yang Tidak Kena PPN, Ini Penjelasannya
Untuk mengetahui barang apa saja yang tidak kena PPN, kita perlu menengok Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009. Semua perubahan ini selanjutnya kita sebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). UU PPN ini mengatur ketentuan mengenai Barang yang dikenakan PPN dan […]
