Top Menu

pejabat-publik-tak-ikut-tax-amnesty

Mengapa Pejabat Publik Mesti Meneladani Ikut Tax Amnesty?

Read : 104 times

Oleh Muhammad AS Hikam

Kenapa rakyat Indonesia susah diajak Pemerintah untuk menjalankan kewajiban sebagai warganegara, khususnya ikut program pengampunan pajak (Tax Amnesty, TA)? Salah satu jawabannya yang sangat sederhana adalah: Karena petinggi Pemerintahnya tidak punya nyali untuk memberi teladan dengan mengikuti TA dan dengan segala macam dalih membela diri.

Simak omongan Wapres Jusuf Kalla (JK) merespon usulan agar para pejabat publik didesak ikut TA. JK mengatakan tidak sependapat dengan usulan tersebut, dengan alasan ” kelompok yang paling banyak menyimpan harta di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak selama ini datang dari pengusaha-pengusaha besar.”

Omongan ini jelas aneh dan, yang lebih penting lagi, kontradiktif dengan informasi resmi mengenai TA yang mengatakan bahwa sasaran TA adalah semua wajib pajak (WP). Jika demikian, logikanya adalah semua pihak termasuk para pejabat publik adalah sasaran! Anehnya ketika pejabat publik diminta untuk memberi suri tauladan agar rakyat juga mengikuti program TA, justru JK petinggi negeri ini yang mencoba berkelit dan mbulet. Di satu pihak JK mengakui bahwa “Undang-Undang Tax Amnesty pada dasarnya berlaku bagi semua pihak, termasuk penyelenggara negara,” namun di pihak lain ia mengatakan bahwa tujuan utama UU tersebut dibuat adalah untuk menarget sektor swasta. Karena itu, masih kata JK: “Justru yang harus dicontoh pengusaha-pengusaha besar. Itu dulu kita dorong itu, yang kita tahu asetnya berapa di Forbes, tapi pajaknya cuma sekian.”

Kalau memang Pemerintah maunya menarget para pengusaha besar yang belum mau bayar pajak, ya terang-terangan saja, tak perlu mbulet, menyatakannya dalam pasal-pasal UU TA. Ketidak jelasan itulah yang membuat multi tafsir yang berpotensi kegaduhan dan implikasi politiknya akan sangat serius bagi Pemerintah Presiden Jokowi (PJ). Agar rakyat tidak semakin bingung, usulan agar pejabat publik didesak mengikuti TA, saya kira bagus, karena bisa menjadi salah satu alat meredam kontroversi di masyarakat. Dan tentu saja yang memulai adalah para pejabat negara dari yang paling atas, termasuk JK.

Sebagai tambahan, jikalau memang Pemerintah ingin TA sukses, maka salah satu syarat utamanya adalah para pejabat negara yang terkait dengan program tersebut, mulai dari paling atas dan paling bawah, agar tidak omong yang berpotensi membingungkan. Karena hasilnya adalah polemik berkepanjangan dan kontroversi di ranah publik. Bukannya target TA Rp 165 triliun yang didapat, tetapi kebingungan dan kegaduhan di dalam masyarakat!

Sumber facebook Muhammad AS Hikam.

, , , ,

Comments are closed.

Discuss Tax While Drinking Coffee. kopi simbol