Hai sobat fordiser… Seringkali kita, para mahasiswa, -dan juga akademisi sih, bingung dengan istilah-istilah keuangan negara. Istilah-istilah keuangan negara ini biasanya sangat unik dan berbeda. Beberapa kata mungkin sudah familiar karena sering disebut pembawa acara talk show ekonomi baik di televisi atau radio. Beberapa lainnya, totally blank.. 🙂 Belum lagi jika kita ditanya, apa sih […]
Undang-undang PPN mengenal adanya fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan. Fasilitas-fasilitas PPN tersebut berlaku untuk: a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean, b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu, c. Impor Barang Kena Pajak tertentu, d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu […]
Setelah sebelumnya kita belajar Barang Kena PPN dan Barang yang tidak kena PPN, serta Jenis-jenis jasa yang tidak kena PPN, kali ini kita belajar penyerahan kena PPN. Apa itu penyerahan kena PPN? Yang dimaksud penyerahan kena PPN pada dasarnya adalah transaksi-transaksi (kejadian-kejadian) yang menjadi obyek dari pajak pertambahan nilai (PPN). Contoh transaksi misalnya penjualan, pembelian, […]
Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah Nomor 8 tahun 1983, selanjutnya lebih dikenal masyarakat dengan singkatan PPN dan PPnBM, telah banyak mengalami perubahan sampai dengan perubahannya yang ketiga yaitu undang-undang nomor 42 tahun 2009. Salah satu materi yang berubah adalah barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN pada pasal 4A. […]
Beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan pph final umkm terbaru untuk Wajib Pajak dalam negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan […]
Baru-baru ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini (selanjutnya kita sebut PP 23 2018), merupakan peraturan pengganti PP 46 Tahun 2013 yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM. Dengan berlakunya […]
Untuk mengetahui barang apa saja yang tidak kena PPN, kita perlu menengok Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009. Semua perubahan ini selanjutnya kita sebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). UU PPN ini mengatur ketentuan mengenai Barang yang dikenakan PPN dan […]
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis-jenis Pajak Daerah Retribusi Daerah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut […]
Jika Anda atau perusahaan Anda menerima penghasilan dari luar negeri, bagaimana nasib pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri tersebut? Anggaplah Anda memperoleh deviden dari Singapura atau Malaysia. Lalu Anda terutang pajak di Negara tersebut dan membayar pajak yang terutang tersebut. Apakah pajak yang telah dibayarkan hilang? (lebih…)
Selain Dokumen Induk, Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya, juga mensyaratkan adanya Dokumen Lokal (Local File). (lebih…)
SPONSORED BY
