Top_Menu

Archive | Literasi

debt-to-equity-ratio-der-pmk-169

Akuntansi Pajak: Debt to Equity Ratio

Dasar Hukum Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini. (lebih…)

Continue Reading
insentif-pajak-untuk-revaluasi-aktiva-tetap-sesuai-pmk-191

Perbedaan Revaluasi Aktiva Menurut PMK-191 dengan PMK-79

Forum Pajak – Bagi Anda yang tertarik untuk memanfaatkan insentif pajak penghasilan atas revaluasi aset, kiranya penting untuk memahami perbedaan dua aturan perpajakan yang mengatur soal revaluasi aktiva. Kedua aturan tersebut adalah: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016. […]

Continue Reading
soal-revaluasi-aset-atau-revaluasi-aktiva-pertanyaan

Akuntansi Pajak: Revaluasi Aset

Pada artikel sebelumnya, Forum Pajak telah menyinggung revaluasi aset atau aktiva berdasarkan PMK-191/PMK.10/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016. Juga telah disinggung bahwa revaluasi berdasarkan PMK tersebut bersifat sementara dengan tujuan memberikan insentif pajak bagi perusahaan. (lebih…)

Continue Reading
padan-kata-istilah-pajak-dalam-bahasa-inggris

Padan Kata Istilah Pajak dalam Bahasa Inggris

Forum Pajak – Untuk memudahkan pengalihbahasaan istilah-istilah pajak dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak memberikan sedikit panduan istilah perpajakan dalam bahasa Inggris yang disepadankan dengan istilah pajak dalam bahasa Indonesia. Berikut ini daftar terminologi / istilah-istilah pajak dalam Bahasa Inggris yang lazim digunakan di lingkungan […]

Continue Reading
harga-jual-untuk-pemungutan-pph-22

Pengertian Harga Jual Sesuai PER-19/PJ/2015

Forum Pajak – Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah. Berdasarkan PER-24/PJ/2015, ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah diubah sebagai berikut: […]

Continue Reading
reformasi-pajak-indonesia

Reformasi Pajak 1983

Forum Pajak – Artikel reformasi pajak 1983 ini merupakan kelanjutan dari Kilasan Sejarah Pajak Penghasilan Indonesia. Artikel ini dibuat terpisah untuk memudahkan pemahaman dinamika perubahan hukum pajak yang berlaku di Indonesia. Jika pada periode sebelumnya, pemajakan lebih menonjol pada masalah pajak penghasilan, bukan berarti pajak-pajak lain tidak ada. Keterbatasan referensi soal pajak selain pajak penghasilan […]

Continue Reading
penganjur-prinsip-pemajakan

Prinsip-prinsip Pemajakan

Forum Pajak – Perubahan dan perbaikan terus menerus tak mungkin terhindarkan seiring dengan perubahan tuntutan jaman dan dalam upaya penerapan praktik-praktik terbaik perpajakan yang mengadaptasi prinsip-prinsip pemajakan sebagaimana diuraikan Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (lebih…)

Continue Reading
upeti-sama-dengan-bayar-pajak

Kilasan Sejarah Pajak Penghasilan Indonesia

Forum Pajak – Peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang berlaku hingga saat ini, secara historis tidak terlepas dari sistem pajak warisan jaman kolonial. Malah jika ditarik ke belakang lebih jauh, pemajakan itu sendiri telah menjadi bagian budaya sejak jaman kerajaan-kerajaan kuno. Prasasti Rukam pada dinasti Mataram Kuno (900M) misalnya, menceritakan bagaimana seorang […]

Continue Reading
daluwarsa-pajak-tanah

Daluwarsa Pajak Bumi dan Bangunan

Forum Pajak – Merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Pengelolaan ini efektif mulai 1 Januari 2014 dan sesuai dengan kesiapan Pemerintah Daerah yang dapat ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah Tentang Pajak Bumi […]

Continue Reading