Budaya Baru Ditjen Pajak: Promosi Pejabat Eselon Tidak Lagi ‘Urut Kacang’

Ilustrasi dari http://betakit.com

Forum Pajak – Reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pajak tampaknya semakin bergerak ke depan. Setelah lelang jabatan Direktur Jenderal Pajak, kini Ditjen Pajak ‘mewariskan’ budaya seleksi pejabat tingkat eselon IV dan eselon III. Seleksi untuk pejabat tingkat eselon IV berlangsung pada awal Maret lalu. Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pengumuman resmi atas hasil seleksi pejabat eselon IV. Sesuai dengan pengumuman yang beredar, seleksi akan memilih kurang lebih 300 orang untuk mengisi pos-pos Kepala Seksi dan Kepala Penyuluhan di berbagai wilayah kerja Ditjen Pajak.

Selain seleksi untuk pejabat eselon IV, pada April mendatang Ditjen Pajak juga menyelenggarakan seleksi untuk tingkat pejabat eselon III atau Kepala Kantor dan Kepala Sub Direktorat. Seleksi dilakukan secara bertahap dan bertingkat mulai dari unit Kantor Pelayanan. Dari kurang lebih 500 peserta pada tahap I, kini tersisa 131 peserta untuk mengikuti seleksi tahap II.

Seleksi sebagai syarat promosi jabatan ini merupakan budaya baru yang keluar dari ‘pakem’ promosi jabatan secara ‘urut kacang’. Dengan menerapkan pola persyaratan mengikuti seleksi, semua pegawai Ditjen Pajak yang memenuhi persyaratan pendaftaran dapat dipanggil atau diusulkan mengikuti proses seleksi. Berikut beberapa persyaratan umum bagi peserta seleksi:

• Sehat jasmani dan rohani;
• Memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya Pembina/IVa per tanggal 1 April 2015;
• Usia maksimal 53 tahun per tanggal 1 April 2015;
• telah menduduki jabatan eselon IV sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun per tanggal 1 April 2015;
• tidak sedang dalam proses pemeriksaan, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan/atau tidak terikat oleh periode waktu minimum hukuman disiplin;
• pegawai yang diusulkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Minimnya pemberitaan media soal seleksi ini agak menyulitkan untuk menilik track record para calon Kepala Kantor yang mengikuti proses seleksi. Sejauh ini belum ada pendapat dari pihak-pihak terkait dan pengamat perpajakan.