Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah Nomor 8 tahun 1983, selanjutnya lebih dikenal masyarakat dengan singkatan PPN dan PPnBM, telah banyak mengalami perubahan sampai dengan perubahannya yang ketiga yaitu undang-undang nomor 42 tahun 2009. Salah satu materi yang berubah adalah barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN pada pasal 4A. […]
Beberapa hari lalu ramai di media soal kedatangan asosiasi petani tebu ke DJP untuk menolak dikenakannya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas gula tebu kepada petani. Setidaknya ada beberapa informasi yang coba saya himpun dari sengkarut ini. (lebih…)
Salah satu transaksi yang paling sering terjadi pada era teknologi ini adalah pemanfaatan jasa luar negeri (JLN) atau dalam istilah perundang-undangan disebut jasa dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) dari luar daerah pabean. Transaksi ini semacam impor jasa dan/atau barang tidak berwujud dari luar negeri dan dieksploitasi di Indonesia. […]
Forum Pajak – Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah. Berdasarkan PER-24/PJ/2015, ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah diubah sebagai berikut: […]
Forum Pajak – Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan pajak baru untuk usaha hotel. Peraturan ini mengatur pengenaan PPN atas jasa perhotelan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Dalam peraturan baru ini, pemerintah memberikan batasan lebih spesifik mengenai kriteria jasa perhotelan yang […]
Forum Pajak – Belum lama ini Pemerintah mengeluarkan aturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pupuk. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 62/PMK.03/2015, terhitung sejak 26 April 2015, pupuk-pupuk tertentu yang disubsidi pemerintah dikenai PPN. Pupuk-pupuk tertentu yang dimaksud meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk tertentu lainnya yang […]
SPONSORED BY
