Archive | How To

ilustrasi-menghitung-angsuran-pph-25

Penghitungan Angsuran Pph 25 (Pajak Penghasilan) Untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan Dengan Penyesuaian Tarif PPh Badan

Sehubungan dengan perubahan tarif PPh Badan sebagaimana diatur dalam Perpu No 1 Tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan petunjuk teknis bagi wajib pajak yang membayar angsuran Pph 25. Beriringan dengan PMK-44 tentang insentif pajak, petunjuk teknis ini termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-08/PJ/2020 (PER-08 Tahun 2020). Apa saja yang diatur dalam per-08 tahun 2020 ini? Berikut […]

Continue Reading
infografis-cara-setor-pph-final-0,5%

Cara Setor dan Lapor PPh Final 0,5%

Bagaimana cara setor PPh Final 0,5%? Bagaimana cara lapor pajak final 0,5%? Dua pertanyaan tersebut seringkali disampaikan oleh para pelaku ukm. Kita tahu pelaku ukm biasanya termasuk dalam kategori wajib pajak tertentu yang dikenakan pajak 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh […]

Continue Reading
pajak-umkm-wajib-pajak-tertentu

Cara Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bahwa Kita WP PP 23

Jika sebelumnya kita membahas mengenai Cara Memberitahu Kantor Pajak Bahwa Kita Bukan WP Tertentu sesuai PP 23, kali ini kita akan membahas Cara Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bahwa Kita WP PP 23. Mengapa kita perlu mengajukan Permohonan Surat Keterangan bahwa kita WP PP 23? Alasan mengapa kita perlu mengajukan Permohonan Surat Keterangan bahwa kita WP […]

Continue Reading
pajak-umkm-wajib-pajak-tertentu

Cara Memberitahu Kantor Pajak Bahwa Kita Bukan WP Tertentu Sesuai PP 23

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 […]

Continue Reading
penggelapan-ppn-administrasi-pajak

Hati-hati, Ini Akibat Jika Tidak Tertib Administrasi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 ayat 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan/KUP) (lebih…)

Continue Reading
konsekuensi-tax amnesty-pengampunan-pajak-dengan-membayar-uang-tebusan

Penghitungan PPh Final PP 36 Tahun 2017

Setelah kita belajar subyek pajak dan obyek pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan, kali ini kita akan belajar penghitungan pph final PP 36 Tahun 2017. Sebelumnya, kita perlu mengenal tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan final PP 36 […]

Continue Reading
fasilitas-pengampunan-pajak-atau-tax-amnesty

Obyek Pajak PP 36 Tahun 2017

Setelah membahas subyek pajak yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan, kali ini kita akan belajar terkait dengan obyek pajak PP 36 Tahun 2017. Yang menjadi obyek pajak dalam PP ini, secara garis besar adalah harta bersih. […]

Continue Reading
fasilitas-pengampunan-pajak-atau-tax-amnesty

PP 36 Tahun 2017: PPh Final atas Harta Bersih

Pengampunan Pajak berlangsung dari 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Sebagai tindak lanjut pengampunan pajak, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Sesuai dengan konsideran PP 36 Tahun 2017, peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 […]

Continue Reading
begini-cara-validasi-e-faktur

Cara Validasi E-Faktur Bagi Bendahara Pemerintah

Bagaimana jika bendahara pemerintah ingin tahu cara validasi e-faktur pajak yang diterima dari rekanan? Pertanyaan ini cukup banyak disampaikan para bendaharawan pemerintah. Menanggapi pertanyaan cara validasi e-faktur pajak bagi bendahara pemerintah tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan himbauan bagi para bendahara. (lebih…)

Continue Reading
membuat-transfer-pricing-documentation-tp-doc

Aturan Baru Membuat Transfer Pricing Documentation (TP Doc)

Menutup tahun 2016, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru bagi wajib pajak yang diwajibkan membuat transfer pricing documentation (TP Doc). Aturan baru TP Doc ini melengkapi ketentuan-ketentuan terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.  Lalu apa saja yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang […]

Continue Reading