Tag Archives | PPN

penyerahan-tidak-kena-ppn

Penyerahan Kena PPN

Setelah sebelumnya kita belajar Barang Kena PPN dan Barang yang tidak kena PPN, serta Jenis-jenis jasa yang tidak kena PPN, kali ini kita belajar penyerahan kena PPN. Apa itu penyerahan kena PPN? Yang dimaksud penyerahan kena PPN pada dasarnya adalah transaksi-transaksi (kejadian-kejadian) yang menjadi obyek dari pajak pertambahan nilai (PPN). Contoh transaksi misalnya penjualan, pembelian, […]

Continue Reading
daftar-jasa-yang-tidak-dikenakan-ppn

Jasa yang Tidak Dikenakan PPN, Apa Sajakah Itu?

Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah Nomor 8 tahun 1983, selanjutnya lebih dikenal masyarakat dengan singkatan PPN dan PPnBM, telah banyak mengalami perubahan sampai dengan perubahannya yang ketiga yaitu undang-undang nomor 42 tahun 2009. Salah satu materi yang berubah adalah barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN pada pasal 4A. […]

Continue Reading
negative-list-barang-tidak-kena-ppn

Barang Apa Saja yang Tidak Kena PPN, Ini Penjelasannya

Untuk mengetahui barang apa saja yang tidak kena PPN, kita perlu menengok Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009. Semua perubahan ini selanjutnya kita sebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). UU PPN ini mengatur ketentuan mengenai Barang yang dikenakan PPN dan […]

Continue Reading
insentif-pajak-di-kawasan-ekonomi-khusus

Menggiurkan, Insentif Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus

Pembangunan infrastruktur ke seluruh pelosok negeri yang terus digalakkan oleh pemerintah kabinet kerja kian menjadi pertimbangan bagi banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pasalnya pembangunan tersebut diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dari Sabang sampai Merauke […]

Continue Reading
pajak-progresif-atas-tanah

Pajak Progresif Tanah

Pemerintah berencana mengenakan pajak progresif atas tanah yang tidak produktif. Tanah yang dimiliki namun tidak digunakan untuk kegiatan produktif, akan dikenai pajak yang lebih tinggi. Alasan pemikiran Menteri Keuangan adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Tanah yang menganggur, hanya dimiliki sebagai alat investasi, cenderung menghambat aktivitas ekonomi. Dampaknya akan membuat kesenjangan pendapatan kaya dan miskin semakin […]

Continue Reading
pemanfaatan-barang-kena-pajak

PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

Salah satu transaksi yang paling sering terjadi pada era teknologi ini adalah pemanfaatan jasa luar negeri (JLN) atau dalam istilah perundang-undangan disebut jasa dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) dari luar daerah pabean. Transaksi ini semacam impor jasa dan/atau barang tidak berwujud dari luar negeri dan dieksploitasi di Indonesia. […]

Continue Reading
kode-jenis-setoran-ssp

Kode Jenis Setoran Pajak untuk Bendahara

Forum Pajak – Berdasarkan kejadian di lapangan (Baca: Kode Pajak pada E-Billing Generasi 2), terjadi penolakan pembayaran pajak oleh sistem saat menggunakan Kode Jenis Setoran (KJS) 900 oleh Bendaharawan saat akan melakukan pembayaran atas: (lebih…)

Continue Reading
putusan-pengadilan-kasus-penggelapan-pajak

Penggelapan Pajak, Bendahara BKD Palembang Dipenjara 2 Tahun 3 Bulan

Forum Pajak – Selasa, 1 Desember 2015, Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan sidang putusan atas kasus penggelapan pajak oleh 2 (dua) terdakwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Pelembang yaitu Nana Mardiana, yang pada saat kasus ini bergulir bertugas sebagai Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang periode 2008-2010 dan sekarang menjadi PNS BKD Palembang, serta Sana Masni, […]

Continue Reading
perlakuan-pajak-atas-kerugian-piutang-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak

Akuntansi Pajak: Kerugian Piutang ( Bagian I )

Forum Pajak – Kerugian piutang lazim dialami para pelaku bisnis. Untuk itu, dalam akuntansi kita mengenal adanya piutang tidak tertagih dan juga cadangan piutang tidak tertagih. Persoalannya, tidak semua piutang yang tidak tertagih tersebut dapat dibebankan sebagai biaya pada laporan keuangan fiskal atau laporan keuangan untuk perpajakan. (lebih…)

Continue Reading
pp-46-mengatur-pajak-untuk-ukm

Wacana Perubahan PP-46 / 2013, Apa yang Baru?

Forum Pajak – Dalam waktu dekat DJP akan menambah ketentuan baru bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Rencana menambah aturan pajak UKM tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito pada media belum lama ini. Sigit menyatakan, untuk menambah penerimaan pajak tahun depan, pemerintah mencoba melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2013 tentang […]

Continue Reading