Tag Archives | pajak

kantor-djp

DJP: Burung yang Ingin Terbang dengan Kaki Terikat

Masih ingat isu pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan? Berbagai pernyataan pro dan kontra yang pada awalnya mencuat terkait isu tersebut sempat berujung pada keputusan pemerintah untuk melaksanakan pemisahan tersebut pada tahun 2018 lalu. Namun bagaimana kabarnya sekarang? Apakah pemisahan ini tetap harus disuarakan? Dengan berbagai alasan kemandirian lembaga pemungut pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara sepertinya […]

Continue Reading
pph-final-umkm-2018

PPh Final UMKM: Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018

Beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan pph final umkm terbaru untuk Wajib Pajak dalam negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan […]

Continue Reading
pajak-atas-wni-di-luar-negeri

Perlakuan Pajak atas WNI Kerja di Malaysia

Selamat Pagi,  Saya seorang pekerja proyek konstruksi, kadang saya mendapat pekerjaan/penghasilan, tetapi kadang saya tidak bekerja (tidak mendapatkan penghasilan sama sekali).  Sebelumnya saya bekerja di Batam dan rutin membayar pajak (dipotong oleh perusahaan) dan melaporkan SPT setiap akhir tahun. Namun, sejak Juli 2016 sampai Agustus 2017 saya tidak mendapat pekerjaan/penghasilan sama sekali (proyek sudah selesai […]

Continue Reading
analisis-apbn-2018

Analisis APBN: Ada Apa Dengan APBN 2018?

Tahun 2017 telah terlewati dan kini memasuki tahun 2018. Di tahun baru, pemerintah pun tentu dihadapkan pada tantangan baru; menjalankan Rencana Kerja Pemerintah tahunan dengan bekal sebuah instrumen fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan yang tertuang APBN 2018 telah disepakati antara pemerintah dengan DPR melalui rapat paripurna akhir Oktober 2017 silam. Di tahun ketiga […]

Continue Reading
konsekuensi-tax amnesty-pengampunan-pajak-dengan-membayar-uang-tebusan

Penghitungan PPh Final PP 36 Tahun 2017

Setelah kita belajar subyek pajak dan obyek pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan, kali ini kita akan belajar penghitungan pph final PP 36 Tahun 2017. Sebelumnya, kita perlu mengenal tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan final PP 36 […]

Continue Reading
analisis-dampak-kenaikan-ptkp

Betulkah Kenaikan PTKP Mengurangi Penerimaan Pajak?

Secara umum, pajak memiliki dua fungsi; sebagai sumber utama pendapatan negara dan sebagai instrumen kebijakan fiskal. Fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dapat dibuktikan dari kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan APBN. Dalam satu dekade terakhir, pajak berkontribusi hingga 87% terhadap total pendapatan negara.  Disamping sebagai sumber pendapatan negara, pajak merupakan instrumen kebijakan di bidang fiskal […]

Continue Reading
pajak-progresif-atas-tanah

Pajak Progresif Tanah

Pemerintah berencana mengenakan pajak progresif atas tanah yang tidak produktif. Tanah yang dimiliki namun tidak digunakan untuk kegiatan produktif, akan dikenai pajak yang lebih tinggi. Alasan pemikiran Menteri Keuangan adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Tanah yang menganggur, hanya dimiliki sebagai alat investasi, cenderung menghambat aktivitas ekonomi. Dampaknya akan membuat kesenjangan pendapatan kaya dan miskin semakin […]

Continue Reading
kasus-pajak-taksi-uber

Inovasi dan Regulasi Pajak; Kasus Taksi Uber

Kontroversi Taksi Uber di Indonesia masih terus berlanjut. Terakhir lima orang sopir yang menggunakan aplikasi Uber dijebak Organda ke kantor polisi. Organda menuding Uber tidak mengindahkan aturan main yang selama ini diterapkan pada pengusaha angkutan umum. Di sisi lain Uber berkeras bahwa kegiatan bisnis mereka bukanlah angkutan umum. Uber tidak melanggar hukum, karena aturan main Organda tidak […]

Continue Reading
lapor-pajak-via-e-filing

Lebih Enak Mana, Lapor SPT ke KPP atau Lapor SPT Online?

Seperti biasa, setiap tahun para wajib pajak bersiap melaksanakan hajatan bersama; lapor SPT. Seorang sahabat pengusaha mebel di kota kecil saya pun mulai gegas bertanya,”lebih enak mana sih, lapor SPT ke KPP atau lapor SPT online?” Bagi orang yang melek teknologi tentu tidak sukar menjawab pertanyaan tersebut; tentu saja enak lapor SPT Online, orang tinggal […]

Continue Reading
debt-to-equity-ratio-der-pmk-169

Akuntansi Pajak: Debt to Equity Ratio

Dasar Hukum Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini. (lebih…)

Continue Reading