Tag Archives | pajak penghasilan

anya geraldin selebgram

Apakah Youtuber dan Selebgram dapat Digolongkan sebagai Pekerjaan Bebas?

Dalam kaitan dengan terbitnya PMK nomor 210/PMK.010/2018, Menteri Keuangan mengatakan bahwa penghasilan Youtuber dan Selebgram tidak akan dikenakan pajak kalau penghasilan mereka di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).[1] Hal ini menyiratkan bahwa penghasilan Selebgram dan Youtuber digolongkan sebagai pekerjaan bebas. Kalau digolongkan sebagai penghasilan dari kegiatan usaha, mereka akan dikenakan pajak tanpa mengenal batas […]

Continue Reading
pajak-umkm-wajib-pajak-tertentu

Cara Memberitahu Kantor Pajak Bahwa Kita Bukan WP Tertentu Sesuai PP 23

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 […]

Continue Reading
pph-final-umkm-2018

PPh Final UMKM: Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018

Beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan pph final umkm terbaru untuk Wajib Pajak dalam negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan […]

Continue Reading
pp-23-2018

Pajak Penghasilan Final untuk Wajib Pajak Tertentu (PP 23 2018)

Baru-baru ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini (selanjutnya kita sebut PP 23 2018), merupakan peraturan pengganti PP 46 Tahun 2013 yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM. Dengan berlakunya […]

Continue Reading
pajak-atas-wni-di-luar-negeri

Perlakuan Pajak atas WNI Kerja di Malaysia

Selamat Pagi,  Saya seorang pekerja proyek konstruksi, kadang saya mendapat pekerjaan/penghasilan, tetapi kadang saya tidak bekerja (tidak mendapatkan penghasilan sama sekali).  Sebelumnya saya bekerja di Batam dan rutin membayar pajak (dipotong oleh perusahaan) dan melaporkan SPT setiap akhir tahun. Namun, sejak Juli 2016 sampai Agustus 2017 saya tidak mendapat pekerjaan/penghasilan sama sekali (proyek sudah selesai […]

Continue Reading
konsekuensi-tax amnesty-pengampunan-pajak-dengan-membayar-uang-tebusan

Penghitungan PPh Final PP 36 Tahun 2017

Setelah kita belajar subyek pajak dan obyek pajak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan, kali ini kita akan belajar penghitungan pph final PP 36 Tahun 2017. Sebelumnya, kita perlu mengenal tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan final PP 36 […]

Continue Reading
fasilitas-pengampunan-pajak-atau-tax-amnesty

Obyek Pajak PP 36 Tahun 2017

Setelah membahas subyek pajak yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan, kali ini kita akan belajar terkait dengan obyek pajak PP 36 Tahun 2017. Yang menjadi obyek pajak dalam PP ini, secara garis besar adalah harta bersih. […]

Continue Reading
fasilitas-pengampunan-pajak-atau-tax-amnesty

PP 36 Tahun 2017: PPh Final atas Harta Bersih

Pengampunan Pajak berlangsung dari 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Sebagai tindak lanjut pengampunan pajak, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Sesuai dengan konsideran PP 36 Tahun 2017, peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 […]

Continue Reading
insentif-pajak-di-kawasan-ekonomi-khusus

Menggiurkan, Insentif Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus

Pembangunan infrastruktur ke seluruh pelosok negeri yang terus digalakkan oleh pemerintah kabinet kerja kian menjadi pertimbangan bagi banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pasalnya pembangunan tersebut diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dari Sabang sampai Merauke […]

Continue Reading
penghitungan-penghasilan-kena-pajak-untuk-pengkreditan-pajak-luar-negeri

Pengkreditan Pajak yang Dibayar / Terutang di Luar Negeri

Jika Anda atau perusahaan Anda menerima penghasilan dari luar negeri, bagaimana nasib pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri tersebut? Anggaplah Anda memperoleh deviden dari Singapura atau Malaysia. Lalu Anda terutang pajak di Negara tersebut dan membayar pajak yang terutang tersebut. Apakah pajak yang telah dibayarkan hilang? (lebih…)

Continue Reading