Top Menu

Tag Archives | NPWP

gray-area-pajak-indonesia

Gray Area Pajak – Saat Dimulainya Kewajiban Perpajakan

Forum Pajak – Kapan pastinya kewajiban perpajakan wajib pajak dimulai? Pertanyaan tersebut seringkali diajukan tidak saja oleh wajib pajak namun juga petugas pajak. Saat dimulainya kewajiban perpajakan bisa berbeda-beda antara satu kantor pajak dengan kantor pajak lain. Tidak jarang gray area pajak ini menjadi sumber sengketa antara fiskus dengan wajib pajak. (more…)

Continue Reading
pendaftaran-dan-penghapusan-npwp-wanita-kawin

Cara Mengajukan Penghapusan NPWP Wanita Kawin

Menyimak riuhnya polemik kewajiban perpajakan wanita kawin yang marak (lagi) akhir-akhir ini, beberapa wajib pajak menanyakan bagaimana cara mengajukan penghapusan NPWP wanita kawin. Penghapusan NPWP wanita kawin dirasa menjadi salah satu solusi yang tersedia untuk saat ini sebelum adanya perbaikan ketentuan perpajakan yang lebih tegas dan pasti terkait kewajiban pajak wanita kawin terutama untuk wanita […]

Continue Reading
pendaftaran-dan-penghapusan-npwp-wanita-kawin

NPWP, Wanita Kawin dan Artikel Trending Topik Itu

Gan, setelah ane baca-baca artikel di Kompasiana yang jadi trending topik itu, ane jadi mikir. Masak kayak gitu sih aturan pajak kita? Jujur aja ane jadi males bayar pajak kalau ternyata ane bakal bayar pajak lebih besar dari yang semestinya ane bayar.  Ane tampilin dikit ye contoh kasus di Kompasiana, biar agan-agan punya gambaran jelas […]

Continue Reading

Syarat Kelengkapan Permohonan Pendaftaran NPWP

Berikut ini syarat kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak):

I. Orang yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (pengangguran atau karyawan):

1.      fotokopi KTP bagi WNI; atau

2.    fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi WNA

II. Orang yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (wiraswasta):

1.    fotokopi KTP bagi WNI, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi WNA, atau fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia

2.   fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau

3.      surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

III. Badan Usaha, baik yang mencari keuntungan ataupun tidak.

1.      fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi WP badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Yang dimaksud dokumen pendirian adalah segala bentuk dokumen yang menjadi dasar pendirian atau pembentukan suatu badan.

2.    fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA; dan

3.    dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik. Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk dokumen atau bukti tertulis yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang menerangkan bahwa orang pribadi atau badan diperbolehkan atau tidak dilarang untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu, baik yang bersifat sementara maupun tetap. Contoh:
Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat lzin Tempat Usaha (SITU), Surat lzin Apotek (SIA), Surat lzin Praktik, Surat lzin Usaha Kepariwisataan, Surat lzin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), lzin Usaha Industri (lUI), lzin Kursus Pendidikan Luar Sekolah, dan lzin Usaha Peternakan.

IV. Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation).

1.      fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation);

2.      fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;

3.      fotokopi Kartu NPWP OP salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah WNA; dan

4.      fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

V. Bendahara Pemerintah

1.      fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara; dan

2.      fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

VI. Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

1.      fotokopi Kartu NPWP pusat atau induk;

2.      surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan

3.   fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan; atau

4.    fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

VII. Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara  tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah.

Selain persyaratan pada romawi I atau romawi II, persyaratan ditambah dengan:

1.      fotokopi Kartu NPWP suami;

2.      fotokopi Kartu Keluarga; dan

3.      fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami

Continue Reading

Discuss Tax While Drinking Coffee. kopi simbol