Fordis – Jika Anda senang menggunakan layanan call center Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau kring pajak 500-200, maka mulai sekarang (Maret 2015) Anda mulai catat informasi ini. Untuk saat ini hingga bulan Juni 2015, para pengguna jasa layanan call center masih dapat menghubungi nomor 500-200. Anda juga akan mendapat informasi bahwa nomor tersebut sudah tidak akan […]
Archive | Berita
Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Jepang Turunkan Tarif Pajak Perusahaan
Untuk mendukung kebijakan ekonomi ‘growth strategy’, Pemerintah Jepang berencana menurunkan tarif pajak perusahaan mulai April 2015 mendatang. Langkah tersebut diambil Perdana Menteri Jepang, Shinyo Abe setelah menerima berbagai kritikan terkait lemahnya mata uang yen. Perdana Menteri berharap perusahaan Jepang akan lebih meningkatkan kesejahteraan karyawannya dengan mengalihkan beban pajak menjadi insentif bagai pegawai. Penurunan tarif pajak […]
Ini Sektor Usaha dan Profesi yang Sedang Diawasi Pajaknya
Untuk meningkatkan penerimaan pajak, di tahun 2015 ini Direktorat Jenderal Pajak mengincar 7 sektor usaha dan berbagai jenis profesi sebagai sasaran ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Setidaknya demikian yang disampaikan Mardiasmo selaku pejabat sementara Dirjen Pajak kepada CNN. Ketujuh sektor tersebut meliputi usaha real estate, jasa konstruksi, pertambangan umum dan migas, perkebunan, jasa keuangan, farmasi, dan komunikasi. […]
MKT Terdakwa Faktur Pajak Fiktif Hanya Divonis 1 Tahun 3 Bulan Penjara
FORDIS – Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Razzad menyatakan Michael K Toni alias MKT alias ET terbukti melakukan tindak pidana bidang perpajakan terkait faktur pajak fiktif melalui PT MSL dan PT CBK. Akibatnya, negara rugi Rp22 Miliar, Selasa (9/9). (lebih…)
Wuih, Maserati Ghibli Bebas Pajak Mobil Mewah 125 Persen
FORDIS – Jakarta -Di awal tahun lalu, pemerintah menaikkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil mewah naik dari 75 persen menjadi 125 persen. Ketentuan ini berlaku untuk mobil bermesin bensin yang kapasitas mesinnya di atas 3.000 cc dan untuk mesin diesel berlaku di atas 2.500 cc. (lebih…)
Tak Punya Izin, CV Gelang Terindikasi Kemplang Pajak
FORDIS – Sidoarjo, CV. Gelang Tani berada di Dusun Ngemplak, Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan terindikasi “ngemplang” pajak yang harus disetorkan ke negara. Indikasi tersebut terlihat perusahaan bergerak di bidang peyembelihan dan perdagangan daging ayam potong ini belum memiliki izin sama sekali meski sudah 2 tahun beroperasi. Bagai mana pemerintah menarik pajak, kalau perusahan saja tidak punya […]
Target Pajak Walet Diprediksi Tak Tercapai
FORDIS – SAMBAS, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sambas bersama SKPD lain menggelar rapat koordinasi pemungutan pajak sarang burung walet Kamis (11/9) kemarin di aula atas Kantor Bupati Sambas. Pertemuan antara pengusaha walet dan Pemkab Sambas itu untuk mencari solusi bersama dalam upaya peningkatan penerimaan asli daerah dari pajak sarang burung walet. Karena diprediksi target penerimaan […]
Asian Agri, Dari Sawit Ilegal Sampai Penyelewengan Pajak
FORDIS – Truk bernomor polisi BM 8099 MF mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari Koridor Harimau Bukit Batabuh, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang telah dirambah oleh kelompok Peranap dan kelompok Sungai Santan, pada 21 November 2012 pukul 18.14 menuju ke pabrik kelapa sawit (PKS). Esoknya, pukul 10.00, truk tersebut masuk ke dalam PKS PT […]
Petani Kena Pajak Gara-gara Gugatan Pengusaha Soal PPN Dikabulkan MA
FORDIS – Dikabulkannya gugatan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) oleh Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31Tahun 2007 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dampaknya menekan petani kecil. Pasca dikabulkannya gugatan itu kini hasil pertanian […]
Pemegang IUP Kena Kenaikan Pajak
Forum Pajak – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi perusahaan tambang batu bara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ini tentu berdampak bagi Kaltim yang dihuni ratusan pemilik IUP. (lebih…)