Top Menu

Archive | Literasi

ilustrasi-dokumen-lokal-dari-windows-dot-net

Dokumen Lokal TP Doc

Selain Dokumen Induk, Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya, juga mensyaratkan adanya Dokumen Lokal (Local File). (more…)

Continue Reading
ilustrasi-dokumen-induk-penentuan-harga-transfer

Dokumen Induk TP Doc

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya, salah satu Dokumen Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing Documentation/TP Doc) yang diminta adalah Dokumen Induk. (more…)

Continue Reading
hubungan-istimewa-kepemilikan-secara-langsung

Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa tidak hanya terjadi antar artis. Hubungan istimewa juga bisa terjadi antar wajib pajak. Sepintas, maksud istilah istimewa ini sederhana yaitu hubungan yang tidak biasa-biasa saja. Karena tidak biasa-biasa saja maka antar kedua belah pihak yang berhubungan kemungkinan besar terjadi hal-hal yang istimewa seperti misalnya Rafi Ahmad mencium Ayu TingTing. Hal-hal khusus termungkinkan terjadi […]

Continue Reading
gray-area-pajak-indonesia

Gray Area Pajak – Saat Dimulainya Kewajiban Perpajakan

Forum Pajak – Kapan pastinya kewajiban perpajakan wajib pajak dimulai? Pertanyaan tersebut seringkali diajukan tidak saja oleh wajib pajak namun juga petugas pajak. Saat dimulainya kewajiban perpajakan bisa berbeda-beda antara satu kantor pajak dengan kantor pajak lain. Tidak jarang gray area pajak ini menjadi sumber sengketa antara fiskus dengan wajib pajak. (more…)

Continue Reading
pemanfaatan-barang-kena-pajak

PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

Salah satu transaksi yang paling sering terjadi pada era teknologi ini adalah pemanfaatan jasa luar negeri (JLN) atau dalam istilah perundang-undangan disebut jasa dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud (BKPTB) dari luar daerah pabean. Transaksi ini semacam impor jasa dan/atau barang tidak berwujud dari luar negeri dan dieksploitasi di Indonesia. […]

Continue Reading
perlakuan-pajak-atas-kerugian-piutang-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak

Perlakuan Pajak atas Kerugian Piutang

Forum Pajak – Pada artikel sebelumnya,-Akuntansi Pajak: Kerugian Piutang (Bagian I) kita telah ditunjukkan ilustrasi jurnal Piutang Usaha. Telah disinggung pula masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dasar hukum perlakuan pajak atas kerugian piutang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan. Pada bagian ini, yang merupakan bagian II dari Akuntansi Pajak: Kerugian Piutang, akan melihat lebih […]

Continue Reading
perlakuan-pajak-atas-kerugian-piutang-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak

Akuntansi Pajak: Kerugian Piutang ( Bagian I )

Forum Pajak – Kerugian piutang lazim dialami para pelaku bisnis. Untuk itu, dalam akuntansi kita mengenal adanya piutang tidak tertagih dan juga cadangan piutang tidak tertagih. Persoalannya, tidak semua piutang yang tidak tertagih tersebut dapat dibebankan sebagai biaya pada laporan keuangan fiskal atau laporan keuangan untuk perpajakan. (more…)

Continue Reading
ketentuan-revaluasi-aset-untuk-pajak

Perubahan Ketentuan Revaluasi Aset untuk Perpajakan Sesuai PMK-191

Forum Pajak – Ketentuan revaluasi aset untuk perpajakan atau penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 ( PMK-191) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali […]

Continue Reading
debt-to-equity-ratio-der-pmk-169

Akuntansi Pajak: Debt to Equity Ratio

Dasar Hukum Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini. (more…)

Continue Reading
insentif-pajak-untuk-revaluasi-aktiva-tetap-sesuai-pmk-191

Perbedaan Revaluasi Aktiva Menurut PMK-191 dengan PMK-79

Forum Pajak – Bagi Anda yang tertarik untuk memanfaatkan insentif pajak penghasilan atas revaluasi aset, kiranya penting untuk memahami perbedaan dua aturan perpajakan yang mengatur soal revaluasi aktiva. Kedua aturan tersebut adalah: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016. […]

Continue Reading

Discuss Tax While Drinking Coffee. kopi simbol